GeRAK Desak Kajati Aceh Tetap Usut Kasus Tukin di BPMA

  • Whatsapp
Logo GeRAK (Foto / Gerakaceh.id)

Banda Aceh | republikaceh.net – Kasus dugaan tindak pidana dana Tukin (tunjangan kinerja) di Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) yang sudah dilakukan Pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyelidikan harus segera dirampungkan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk sebagai kepastian hukum.

Hal tersebut Aliansi Koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, Rabu (17/3/2021) melalui rilis yang dikirimkan.

“Sejak awal perkara ini mencuat sampai dengan saat ini hampir mamasuki satu tahun, perkara ini berjalan ditempat bahkan dipetieskan,” ujarnya.

Merujuk pada konteks perkara dan proses penanganan, diketahui tim Kejaksaan Tinggi telah memanggil sejumlah staf termasuk deputi dan kepala divisi di BPMA yang memiliki nilai dengan tunjangan kinerja untuk dimintai keterangan dan surat perkara ini harus disampaikan secara terbuka kepada publik sejauh mana proses penyelidikan yang telah dilakukan, termasuk sejauh mana hasil pendalaman materi.

“Jangan sampai publik menilai ada penanganan penanganan perkara antara satu perkara dengan perkara lain yang sedang mendukung, maka atas dasar tersebut sudah sewajarnya. Tim Kejaksaan Tinggi menyampaikan keterangan secara terbuka tentang dugaan tindak pidana Tukin di BPMA,” ungkapnya.

Berdasarkan fakta, GeRAK Aceh menemukan adanya indikasi ketidakpatuhan dalam implementasi dana Tukin sehingga merugikan keuangan negara secara terencana dan masif.

Adapun dalil pertimbanganya memperhitungkan telaah yang dilakukan bahwa penetapan remunerasi pimpinan dan pekerja BPMA tersebut hanya didasari oleh surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada tanggal 31 Desember 2017 tentang Persetujuan Prinsip Penetapan Remunerasi bagi pimpinan dan pekerja BPMA serta honorarium Komisi Pengawas BPMA.

Persetujuan prinsip ini merupakan persetujuan atas menteri ESDM tanggal 26 Mei 2017 tentang Usulan Rencana Kerja dan Anggaran serta Remunerasi BPMA.

Namun, dalam surat Menkeu menyatakan bahwa Pengkajian memberikan renumerasi bagi pimpinan dan pekerja BPMA dengan komponen dan besaran yang berada dalam lampiran surat tersebut dengan besaran remunerasi bersifat netto.

BPMA juga tak dapat menambah komponen maupun besaran renumerasi dan honorarium dapat diisi dalam lampiran surat itu.

Melalui surat yang sama, Menkeu juga meminta agar dibuat standardisasi Key Performance Indicator yang transparan dan akuntabel.

Kebenaran, persetujuan prinsip tersebut agar ditindaklanjuti dengan penetapan dalam peraturan peraturan-undangan oleh pemerintah yang lebih lanjut dan mulai berlaku sejak pimpinan, pekerja dan komisi pengawas BPMA dilantik dan melaksanakan tugas.

Terakhir, Menkeu stress agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpodoman pada ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

“Aslinya berdasarkan fakta ditemukan tukin untuk pegawai BPMA telah direalisasikan sebanyak dua kali yaitu tukin tahun 2019, dimana ada yang memperoleh sebesar 3 kali upah dasar dan tunjangan profesional serta lainnya hanya mendapatkan 1 kali upah dasar dan tunjangan profesional. Yang kedua yaitu pada Mei 2020 sebesar 1 kali upah dasar dan tunjangan profesional kepada semua pegawai, “jelasnya.

Padahal, lanjut Askal, harus tukin hanya diberikan setiap tahun, itu pun terlebih dahulu harus dilakukan berdasarkan permintaan atas kinerja dan karena fakta tersebut maka dasar penyidikan perkara oleh Kejati Aceh menjadi satu keharusan untuk dapat dibuktikan secara hukum karena ada uang negara yang digunakan secara serampangan dan tidak taat azas hukum.

 

Sikap GeRAK Aceh:

  1. Merujuk pada objek handling perkara tentang Tukin di BPMA maka perkara ini sudah sewajarnya mendapat atensi khusus dari Kejati Aceh serta memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara yang sudah dilakukan dengan mengumumkan hasil perkembangan penyidikan perkara ini kepada publik.

 

  1. Kepastian hukum penanganan objek perkara menjadi mutlak karena ada alokasi anggaran negara yang harus dipertangung jawabkan secara taat asas dan hukum, apalagi penting pada fakta permulaan perkara yang diduga Tukin ini sengaja dilakukan secara serampangan (melangar hukum) karena ada keuntungan pribadi dan faktor tertentu dalam praktenya dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. (***)

REKOMENDASI