Paripurna DPRK Aceh Jaya Masa Persidangan II : Satu Raqan Ditetapkan Menjadi Qanun

  • Whatsapp
Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslem D menandatangi berita acara penetapan Rancangan Qanun tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi Qanun di Ruang Rapat Kantor DPRK setempat, Senin (5/4/2021) (Foto/Zahlul Akbar)

Calang |republikaceh.net – Rapat Paripurna ke – XIV masa persidangan II tahun sidang 2020 -2021 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya tentang pandangan fraksi-fraksi menetapkan Rancangan Qanun tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi Qanun.

Pengesahan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRK setempat disaksikan langsung Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk. Yusri S, Sekda Aceh Jaya, Mustafa, Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslem D, Wakil Ketua I DPRK Aceh Jaya, Irwanto NP, Para Kepala SKPK dan Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya, Senin (5/4/2021)

Usai kegiatan, Ketua DPRK Aceh Jaya, Muslem D kepada awak media mengungkapkan, penetapan Qanun Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut sebagai upaya menciptakan kenyamanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Jaya.

“Mudah-mudahan Qanun ini bisa memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan anak di kabupaten Aceh Jaya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk. Yusri S menyampaikan, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu fokus perhatian dunia yang dibuktikan dengan dikeluarkannnya Konvensi Hak Anak (KHA) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989.

“Hingga saat ini sudah genap 30 tahun Pemerintah Indonesia meratifikasi (pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen) Konvensi Hak Anak dan juga hak terhadap perempuan,” ujar wakil bupati

Dia menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984 bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak anak dan perempuan serta memberikan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi kepada anak dan perempuan.

Di Provinsi Aceh, kata Tgk Yusri, kewajiban terhadap perlindungan perempuan dan anak juga tertuang dalam pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Sehingga menjadi catatan penting bagi semua daerah untuk melaksanakan kebijakan dan memenuhi kewajibannya dalam penerapan perlindungan perempuan dan anak” lanjutnya.

Ia menambahkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus berupaya membuat kebijakan dan melaksanakan program-program yang berorentasi pada pemenuhan hak anak dan perempuan, baik pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat, dan memberikan upaya terbaik dalam perlindungan hukum.

“Sebagai wujud komitmen kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak juga tertuang dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022” Ungkapnya.

Tgk Yusri S berharap semua pihak agar sama – sama memperjuangkan Aceh Jaya menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021, sehingga fokus pengembangan dan pertumbuhan anak yang memenuhi segala aspek dapat terwujud.

“Mudah-mudahan dengan adanya qanun tentang Perlindungan Perempuan dan Anak akan memberikan semangat baru bagi semua pihak untuk terus berupaya dalam menghormati Hak Asasi Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak.” tutupnya. (Zahlul Akbar)

REKOMENDASI