Kasus Korupsi PT ASABRI: Kejagung Kembali Sita Aset Tanah Tersangka BTS di Bandung

  • Whatsapp
Kapuspenkum Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Foto/Ist)

Jakarta | republikaceh.net – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali menyita barang bukti dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, kali ini tim menyita dua bidang tanah terkait tersangka BTS dalam kasus yang diduga menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp 23 triliun itu.

“Tim menyita aset-aset milik dan atau yang terkait tersangka BTS berupa dua bidang tanah dan bangunan di atasnya yang dikenal dengan Gedung Rupa Rupi Handycraft terletak di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung,” ungkapnya Senin (17/5/2021).

Penyitaan dua bidang tanah dan bangunan diatasnya di Kota Bandung ini telah mendapatkan penetapan ijin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap dua bidang tanah dan bangunan tersebut.

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 16/Pen.Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bdg tanggal 30 April 2021, aset milik atau yang berkaitan dengan Tersangka BTS yaitu:

Satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.131 seluas 1.405 M2 yang terletak di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung dengan pemegang hak An. PT Gita Adhitya Graha.

Satu bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (HM) No. 136 seluas 1.461 M2 yang terletak di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung dengan pemegang hak An. PT Gita Adhitya Graha.

“Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya,” tambah Leo. (***)

REKOMENDASI