Kasus Korupsi Batubara Sarolangun: Usai Diperiksa, Tersangka Korupsi Batubara Sarolangun Ditahan

  • Whatsapp
Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa enam orang terkait kasus korupsi penyimpangan dalam proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Sarolangun, Jambi, Rabu (2/6/2021) (Foto/Ist)

Jakarta | republikaceh.net – Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa enam orang terkait kasus korupsi penyimpangan dalam proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Sarolangun, Jambi, Rabu (2/6/2021).

Mereka yang diperiksa yakni AL selaku Direktur Utama PT Antam, Tbk periode 2008 hingga 2013, HW selaku Direktur Operasional PT Antam, Tbk, BM selaku Mantan Direktur Utama PT ICR tahun 2008 hingga 2014, MH selaku Komisaris PT Tamarona Mas Internasional periode 2009 hinga sekarang serta BT selaku Karyawan PT Antam, Tbk dan DM selaku SM Legal PT Antam, Tbk tahun 2007 hingga 2019.

Keenam orang tersebut diperiksa terkait mekanisme atau Standard Operating Procedure (SOP) akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR).

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, setelah diperiksa, empat dari enam orang yang diperiksa (yang juga berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini), di tahan di rutan untuk waktu 20 hari kedepan.

“Mereka yang ditahan yakni AL, HW, BM dan MH. Tersangka BM ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan, sedangkan tiga lainnya yaitu tersangka AL, HW dan MH ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” ujar Kapuspenkum.

Sebagaimana diketahui, enam orang telah ditetapkan tersangka dalam perkara ini. Dua tersangka lain yaitu AT selaku Direktur Operasional PT ICR dan MT selaku Direktur PT CTSP (pihak penjual), lanjut Leo, seharusnya juga diperiksa pada hari ini.

“Namun karena berhalangan hadir dengan alasan sakit, pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan dilanjutkan pada minggu depan,” kata Leo.

Untuk diketahui, duduk perkara kasus ini adalah tersangka BM selaku Direktur Utama PT ICR periode tahun 2008 hingga 2014 melakukan akuisisi PT TMI yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kecamatan Mandiangin, Sarolangun dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun PT ICR.

Setelah mendapat hasil laporan site visite dari Saksi A, tersangka BM bertemu dengan tersangka MT selaku penjual (kontraktor batubara) pada 10 November 2010 dan telah ditentukan harga pembelian yaitu Rp 92,5 miliar, padahal belum dilakukan due dilligence.

Pada 19 November 2010 di Jakarta, dilaksanakan MOU antara PT ICR, PT CTSP, PT TMI dan PT RGSR dalam rangka akuisisi saham PT CTSP yang memiliki IUP dengan luas lahan 400 hektare.

Karena PT ICR tak memiliki dana untuk akuisisi PT CTSP, Saksi AA yang menjabat selaku Komisaris Utama PT ICR meminta penambahan modal kepada PT Antam, Tbk sebesar Rp 150 miliar.

Setelah dilakukan Kajian Internal oleh PT Antam, Tbk yang dikoordinir oleh tersangka HW, tersangka AL melalui Keputusan Direksi PT Antam Tbk tentang Persetujuan Atas Permohonan Penambahan Modal kepada PT ICR tanggal 4 Januari 2011 dengan dasar Nota Dinas SM Corporate Strategic Development Nomor 515.a/CS/831/2010 tanggal 31 Desember 2010, Direksi PT Antam (Persero), Tbk menyetujui untuk dilakukannya penambahan modal disetor kepada PT ICR sebesar Rp 121 miliar lebih untuk mengakuisisi 100 persen saham PT CTSP yang mempunyai aset batubara di Sarolangun, Jambi.

Dengan tidak dilakukannya Kajian Internal oleh PT Antam, Tbk secara komprehensif, ditemukan bahwa SK Bupati Sarolangun Nomor 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT TMI (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif, karena pada kenyataannya pada lahan 201 hektare izin usaha pertambangan masih eksplorasi.

Due dilligence pada lahan 199 hektare yang memiliki IUP OP hanya dilakukan terhadap lahan 30 hektare (tidak komprehensif). Tersangka BM dan ATY tidak pernah menunjukkan IUP asli atas lahan tambang batubara yang menjadi objek akuisisi.

Setelah dilakukan perjanjian jual beli saham pada tanggal 12 Januari 2011, tersangka MH mendapat pembayaran sebesar RpRp 35 miliar dan tersangka MT mendapatkan pembayaran Rp56, 5 miliar.

“Perbuatan tersangka BM bersama-sama dengan tersangka ATY, Saksi AA, tersangka HW, tersangka MH dan tersangka MT tersebut telah sebagaimana hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Pupung Heru merugikan keuangan negara sebesar Rp 92,5 miliar,” jelasnya.

Pasal sangkaan yang diterapkan terhadap tersangka yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Primair) serta Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Subsidair).

“Penanganan perkara ini merupakan program prioritas Jaksa Agung RI tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus.
Sebelum ditahan, para tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen serta dinyatakan sehat,” tambahnya. (***)

REKOMENDASI