Bupati Aceh Jaya Minta SKPK Gunakan APBK Sesuai UUD

  • Whatsapp
Penandatanganan rancangan Qanun (Raqan) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna ke XIX masa persidangan III tahun sidang 2020-2021 DPRK Aceh Jaya, Selasa (27/7/2021) (Foto/Kominfo Aceh  Jaya)

Calang | republikaceh.net – Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB mengingatkan seluruh SKPK pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2020 agar dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam menjalankan tugas untuk mengurus kepentingan rakyat harus lebih ekstra hati-hati. Sebab, semua elemen masyarakat memantau terhadap kinerja eksekutif dan legislatif” ujar T Irfan TB dalam rapat paripurna ke XIX masa persidangan III tahun sidang 2020-2021 DPRK Aceh Jaya tentang rancangan Qanun (Raqan) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya tahun anggaran 2020, Selasa 27 Juli 2021.

Menurutnya, masyarakat Aceh Jaya cukup kritis dalam menyahuti berbagai prasangka dan dugaan yang berkembang, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran keuangan daerah.

“Kedepan, tugas kita semakin berat yang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 dan berbagai tantangan seiring dengan ketertinggalan pembangunan Aceh Jaya disegala lini” lanjutnya.

Oleh karena itu, T Irfan TB mengajak semua pihak bekerja keras untuk berbuat dan memberikan kontribusi nyata yang dilandasi modal kebersamaan yang telah terwujud selama ini.

“Mari kita melangkah bersama untuk membangun dan menata kembali negeri yang kita cintai ini agar tercapai apa yang kita harapkan bersama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, aman, makmur, dan sejahtera,” ujar Bupati.

Ia menuturkan, beberapa saran dan pendapat yang dilontarkan DPRK pada saat pembahasan maupun dalam pandangan umum fraksi-fraksi dan juga harapan-harapan dewan yang disampaikan melalui pendapat akhir fraksi telah kami cermati, dan akan kami tindak lanjuti dalam rangka menciptakan kinerja pemerintahan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Lebih lanjut, kata Bupati, dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2020, terlihat betapa harmonisnya jalinan kemitraan legislatif bersama eksekutif dalam sebuah tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini mengisyaratkan bahwa begitu besarnya rasa kepedulian pihak legislatif dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan pembangunan di kabupaten Aceh Jaya.

“Kita semua tentu ingin melakukan perbaikan dan pembenahan-pembenahan. dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari dewan yang terhormat, kami yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi harapan dan keinginan kita secara bertahap akan dapat kita wujudkan.” tutupnya. (Zahlul Akbar)

 

REKOMENDASI