Temuan Pansus DPRA di SMK Negeri 1 Teunom

  • Whatsapp
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Azhar Abdurrahman (Baju Putih) saat melakukan Pansus di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Teunom, Aceh Jaya, Rabu (11/8/2021) (Foto/Ist)

Calang | republikaceh.net – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan Pansus terkait kegiatan Anggaran Tahun 2020 yang sudah berlangsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Teunom, Aceh Jaya, Rabu, 11 Agustus 2021.

Pada kunjungan tersebut, DPRA menemukan sejumlah alat bantuan yang sudah diserahkan namun belum difungsikan oleh pihak sekolah.

“Banyak alat tehnis baru yang ditemukan, seperti komputer untuk proses belajar bagi siswa jurusan Tata Busana yang merupakan alat – alat yang modern. Tapi sayang, sudah setahun diserahkan belum dapat digunakan” ujar Azhar Abdurrahman, anggota DPRA kepada republikaceh.net saat dihubungi.

Menurutnya, hal tersebut terjadi dikarenakan Pihak Dinas Pendidikan Aceh belum menyediakan tehnisi sebagai operator komputer tersebut yang berjumlah 24 unit.

Pemerintah Aceh perlu segera menambah guru dan instruktur di sekolah tersebut. Sehingga, siswa bisa mendapat pendampingan untuk bisa mengunakan alat – alat terebut.

“Dengan demikian, siswa setelah selesai menimba ilmu di bangku sekolah, selepas dari bangku sekolah sudah bisa mengoperasikan berbagai alat yang semakin canggih sesuai kemajuan zaman. tadi kita juga menemukan mesin jahit menggunakan listrik, mesin tersebut juga baru dan masih berbalut kertas” tambahnya.

Di sekolah tersebut, lanjutnya, Ada 3 unit mesin elektrik printer untuk membuat pola kain yang di conec langsung dengan computer. hal ini juga suatu alat yang sangat canggih di Aceh Jaya.

Azhar khawatir, jika perjalanan waktu setahun ini tidak digunakan maka alat tersebut akan cepat rusak, terutama akibat karatan.

“Saya juga menerima penjelasan dari kepala Sekolah SMK Negeri 1 Teunom dimana sejumlah alat belajar dan fasilitas belajar seperti kursi dan meja yang masuk pada APBA P 2019, sudah digunakan selama 2 tahun, tetapi belum di bayar ke pihak penyedia. Hal ini akan merugikan pihak ke tiga yang telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang proses belajar dan mengajar tersebut” ungkap Azhar

Azhar kembali menyarankan agar Dinas Pendidikan Aceh supaya menyelesaikan proses pembayaran, “Kita khawatir, jika pihak ketiga mengambil kembali pendukung fasilitas ini akan terganggu proses belajar” pungkasnya (Zahlul Akbar)

REKOMENDASI