Warga KM VIII Minta Pemkab Aceh Utara selesaikan Sengketa Tapal Batas dengan PT Setya Agung

  • Whatsapp
Mahyeddin, Geuchik Gampong KM VIII Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara (kiri) saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media, Sabtu (18/9/2021) (Foto/Ist)

Aceh Utara | republikaceh.net – Warga Desa KM VIII meminta Pemkab Aceh Utara agar menyelesaikan persoalan tapal batas antara warga setempat dengan PT Setya Agung.

“Bagi kami khususnya Pemerintah Desa KM VIII mendesak BPN maupun Pemerintah Aceh Utara segera menyelesaikan sengketa antara warga KM VIII dengan PT Setya Agung segera.” ujar Mahyeddin, Geuchik Gampong KM VIII Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara, kepada sejumlah awak media, Sabtu (18/9/2021).

Sambil menunjukan daerah tapal batas, Mahyeddin didampingi Kepala Dusun, Muhammad Nasir mengharap agar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara segera menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

“Kami harapkan kepada BPN agar melakukan pengukuran ulang batasan HGU, karena dimana hari ini kita dapat menyaksikan bahwa kebun warga yang menurut hasil pengukuran BPN juga masuk kedalam HGU, padahal secara aturan, secara surat bahwa tanah ini lebih tua dari HGU yang dikeluarkan BPN.” sebut Mahyeddin.

Dirinya meminta kepada BPN Aceh Utara untuk dapat mengukur kembali. Menurut pihaknya, pengukuran yang dilakukan pada bulan Oktober 2020 lalu, PT Setya Agung tidak mengakuinya bahwa batas HGU sesuai dengan pengukuran BPN.

“Kami berfikir bahwa hasil pengukuran di 2020 kemarin itu sudah final, tapi kenyataanya pihak Setya Agung tidak menerima hasil pengukuran tersebut, sementara ketika itu pun yang menurunkan BPN kemari untuk pengukuran itu pihak Setya Agung.” jelas nya.

Terang Mahyeddin, persoalan yang tejadi hari ini di lapangan atas tuduhan bahwa pihaknya telah melakukan penyerobotan lahan PT Satya Agung ia mengakui kurang paham, dikarenakan BPN sudah turun ke lokasi untuk penentuan tapal batas tersebut.

“Artinya begini, ketika BPN sudah turun mengukurnya, hasil tapal batas telah ditentukan, malah kami dituduh menyerobot lahan, sementara yang kami garap itu di luar HGU, dimana buktinya kami serobot lahan mereka.” tanyanya dengan nada heran.

Mahyeddin mengatakan, akibat persoalan tersebut, saat ini pihaknya sudah sampai ke penyidik Polres Lhokseumawe.

“Kami sudah memenuhi panggilan penyidik tahap pertama empat orang, yang kedua empat orang, kemudian ini barusan datang lagi surat pemanggilan empat orang warga kami.” ujar Geuchik.

Dia mengaku, mereka diperiksa penyidik karena telah dilaporkan oleh PT Setya Agung atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah.

“Menurut staf legal PT Setya Agung bahwa kami diduga melakukan tindak pidana penyerobotan lahan HGU” tutup Mahyeddin. (Zaman Huri)

REKOMENDASI