Sengketa Lahan Antara Warga Dengan PT SA, BPN Siap Lakukan Pengukuran Ulang Jika Diminta

  • Whatsapp
Kepala BPN Aceh Utara, Erpendi, S.H, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/9/2021) (Foto/Zaman Huri)

Aceh Utara | republikaceh.net – Menanggapi terkait sengketa lahan antara masyarakat Gampong Kilometer VIII, Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara dengan PT Satya Agung (SA), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara menyatakan siap melakukan pengukuran ulang batas Hak Guna Usaha (HGU) PT SA jika diminta.

Kepala BPN Aceh Utara, Erpendi, S.H, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/9/2021) mengatakan, pihaknya memang sudah mendapatkan informasi adanya terjadi klaim masyarakat dengan HGU (PT SA).

Dia menjelaskan, Jadi, pengukuran HGU itu kewenangannya di Kantor Wilayah BPN Aceh. Namun dirinya mendapat laporan dari salah seorang petugas di BPN Aceh Utara yang disampaikan bahwa pada tahun 2020 bukan dilakukan pengukuran, melainkan ketika itu permintaan dari pihak perusahaan untuk menentukan titik batas HGU.

“Kalau titik itukan tidak ada ukurnya, kita belum pernah melakukan pengukuran ulang. Cuma saran saya kalau seperti itu, perusahaan (PT SA) boleh mengajukan permohonannya untuk mengukur ulang (batas HGU), maka kita bisa menyampaikan kepada Kanwil BPN Aceh. Artinya, berapa luas lahan yang dipermasalahkan atau diklaim masyarakat, mungkin itu saja kita cek ulang apakah masuk dalam HGU atau di luar HGU,” kata Erpendi.

Menurut Erpendi, pihak BPN tidak bisa menyampaikan bahwa lahan yang sedang dipersoalkan sekarang itu masuk kemana. Maka perlu dilakukan pengecekan atau mengukur ulang dan sesuai dengan sertifikat yang sudah ada.

“Dicek, betul atau tidak. Lebih bagus pihak PT SA mengajukan permohonan untuk pengukuran ulang lahan tersebut” lanjutnya.

“Kalau pengukuran ulang itu ada biaya pengembalian batas atau uang setoran ke negara. Maka lebih bagus perusahaan yang mengajukan ke BPN untuk melakukan pengukuran ulang terkait lahan yang bermasalah itu. Jika demikian, kita akan menyurati pihak Kanwil BPN Aceh untuk mereka juga turun ke lapangan,” tambah Erpendi.

Saat ditanya apakah selama ini pihak PT SA tidak memasang patok di lahan HGU, Erpendi menyebutkan, seharusnya pada saat dulu itu sudah dipasang batas. Maka sertifikat yang dikeluarkan tersebut wajib memasang batas dan perusahaan itu menjaga batas-batas tanah atau lahan, mungkin ini tidak dilakukan (PT SA).

“Pada intinya kita (BPN) siap melakukan pengukuran ulang, tentu perlu koordinasi juga dengan pihak Kanwil karena kewenangan mereka dan salah satu solusinya seperti itu. Kami akan menyajikan data tersebut dan secara bersama-sama kita melihat,” kata Erpendi. (Zaman Huri)

REKOMENDASI