Gelar Demo, SMUR Minta Pemkab Aceh Utara Cabut Izin PT. SA 

  • Whatsapp
Aksi demonstrasi Mahasiswa yang tergabung dalam SMUR, di depan taman Riadhah Kota Lhokseumawe, Kamis (23/9/2021) (Foto/Zaman Huri)

Lhokseumawe | republikaceh.net – Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), bersama masyarakat Gampong KM VIII Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara melakukan aksi protes terkait sengketa lahan antara masyarakat KM VIII dengan PT. Setya Agung (SA) di depan Taman Riadhah Kota Lhokseumawe, Kamis (23/9/2021).

Pantauan republikaceh.net, Dalam orasinya secara bergantian, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk segera mencabut izin PT Setya Agung. Para anggota aksi menilai, sengketa tersebut telah menimbulkan konflik sosial akibat adanya dugaan penyerobotan lahan masyarakat kurang lebih mencapai 50 Ha.

SMUR menilai, bila Pemkab Aceh Utara tidak segera mengambil kebijakan, maka di duga akan menguntungkan sebelah pihak, selain itu juga dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara masyarakat Simpang Keuramat dengan pihak PT. SA.

Baca juga: Warga KM VIII Minta Pemkab Aceh Utara selesaikan Sengketa Tapal Batas dengan PT Setya Agung

Selanjutnya orator aksi juga meminta kepada Anggota DPRK Aceh Utara agar mendesak Bupati untuk mengevaluasi izin tersebut supaya dapat dicabut Hak Guna Usaha (HGU).

“Dalam HGU Perusahaan terdapat tanah masyarakat yang mempunyai sertifikat kepemilikan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa lebih kuat hak milik dari pada hak HGU.” teriak salah seorang orator saat aksi berlangsung.

Pada kesempatan itu, mereka juga menuntut kepada pihak terkait agar turun langsung melihat peristiwa yang terjadi di lapangan, sehingga permasalahan dapat terselesaikan dan harus melibatkan seluruh stakeholder.

“Kami meminta untuk mengantikan Camat dan Sekcam yang dianggap sangat lamban memproses sengketa ini hingga-hingga Bupati tidak menerima laporan.” teriak orator saat menyampaikan orasinya.

Nanda Riski, selaku penanggung jawab aksi saat dikonfirmasi kepada republikaceh.net mengungkapkan, mereka melakukan aksi karena adanya dinamika dan konflik yang berkepanjangan antara warga Km VIII Simpang Keuramat dengan PT. Setya Agung, sedangkan PT SA sendiri sudah melakukan operasional sekitar 40 tahun dan sampai sekarang masyarakat KM VIII belum mendapatkan kesejahteraan.

Menurut Riski, seharusnya sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang, ada hak 20% untuk masyarakat. Dimana seluruh hasil yang di kelola oleh PT. SA wajib diberikan 20% untuk masyarakat.

“Tetapi hari ini tidak ada 1 persen pun yang diberikan untuk pihak warga” cetusnya.

Baca juga: Sengketa Lahan Antara Warga Dengan PT SA, BPN Siap Lakukan Pengukuran Ulang Jika Diminta

Riski mengungkapkan, terkait masalah ada warga KM VIII yang di laporkan ke Polres Lhokseumawe oleh pihak PT. SA, pihaknya juga akan melakukan upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh.

“Kami juga sudah memberikan isi tuntutan kami untuk kawan-kawan di Nasional, hal ini juga masih dugaan dan dari LBH pun siap melakukan pendampingan hukum dengan kuasa hukum yang ditentukan oleh LBH nanti” lanjutnya.

Riski menambahkan, Camat seharusnya mediasi masalah ini, namun sudah hampir satu tahu perkara ini tidak diselesaikan.

“Kami juga akan memberikan ultimatum waktu selama satu minggu apabila camat juga tidak dipindahkan, maka kami dari mahasiswa SMUR siap menduduki Kantor Camat hingga Camat di pindahkan.” pungkasnya (Zaman Huri)

 

Berikut cuplikan vidionya: https://youtu.be/Vd3_-GYdGcY

 

 

REKOMENDASI