YLBH-AKA Soroti Kebijakan Pemkab Bireun Bongkar Kios Kripik di Desa Cot Gapu

  • Whatsapp
Rahmadi, Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA) Distrik Bireuen (Foto/Ist)

Bireun | republikaceh.net – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA) Distrik Bireuen menyoroti terkait kebijakan Pemkab Bireuen terhadap pembokaran kedai kripik milik masyarakat di Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, pada 15 September 2021 lalu.

“Pembongkaran tersebut belum berujung pada solusi konkrit dari pejabat setempat untuk para pedang kripik. Tentu ini akan menimbulkan masalah baru” ujar Rahmadi, Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA) Distrik Bireuen melalui rilis yang republikaceh.net, Jumat, (25/9/2021)

Menurutnya, jika di lihat kondisi sekarang, masyarakat dalam sedang tercekik ekonomi ditengah kondisi COVID-19, jangankan untuk mencari keuntungan lebih, terkadang untuk bertahan hidup saja sangat sulit.

“Apa dasar pertimbangan Pemkab Bireuen sehingga harus membongkar lapak kedai kripik masyarakat Cot Gapu? Apa hal yang sangat kursial sekali sehingga pemerintah harus menggusur mereka? Setelah di bongkar kedai kripik masyarakat apa solusi dari Pemkab Bireuen?” tanya Rahmadi.

Rahmadi menjelaskan, Apabila berujuk pada Azas-Azas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) pada point Azas Kepentingan Umum, maka disitu jelas di sampaikan bahwa “azas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara Aspiratif, Akomodatif, Selektif dan tidak Diskriminatif.”

“Pemkab Bireuen harus mengedepankan berbagai pertimbangan atas kebijakan apapun, sehingga masyarakat Bireuen akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan bertindak” tutur Rahmadi.

Dia menambahkan, perlu di ingat kembali 7 pilar pembangunan Bireuen yang dahulu pernah disampaikan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Alm.H. Saifannur-Dr. H. Muzakkar A.gani, SH.,M.SI di Paripurna DPRK Bireuen

“Salah satunya adalah Pemberdayaan Ekonomi bukan mematikan Ekonomi masyarakat. Janji pilar-pilar tersebut menjadi tanggung jawab Wakil Bupati yang telah naik tahta” pungkasnya. (***)

REKOMENDASI