Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Pembunuhan Gajah di Aceh Jaya: Adil Ok, Dapat Keadilan Enggak di Situ?

  • Whatsapp
Kuasa Hukum 9 dari 11 terdakwa kasus pembunuhan Gajah di ACeh Jaya, Hamdani Mustika dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA) (Foto/Ist)

Calang | republikaceh.net – Kuasa Hukum 9 dari 11 terdakwa kasus pembunuhan gajah di Aceh Jaya, Hamdani Mustika dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA) mengaku keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang terkait hasil putusan hukuman terhadap kliennya.

“Putusan terhadap seluruh klien kami, merasa kami tidak adil. Mengapa tidak adil?, ada beberapa faktor” ujar Hamdani saat dihubungi republikaceh.net via seluler, Sabtu (29/1/2022).

Faktor pertama, ungkap Hamdani, 3 orang dari 9 kliennya hanya bertugas membantu menarik gajah yang mati di atas jalan perkebunan. Lalu Kliennya hanya menggeserkan gajah (bangkai gajah) tersebut dari jalan dengan jarak 10 meter.

“Nah, mereka di hukum 10 bulan. 3 orang itu, atas nama Hamdani Tahir, Hamdani Ilyas dan pak Supriyadi” ujarnya.

Faktor kedua, Hamdani mempertanyakan, mulai terbentuknya Desa Tuwi Priya Kecamatan Pasie Raya sampai sekarang, itu tidak ada pernah adanya sosialisasi, edukasi atau pun kampaye publik terhadap masyarakat setempat bahwa tidak boleh membunuh gajah atau satwa – satwa lain yang dilindungi.

“Itu terbukti dalam fakta persidangan yang di sampaikan oleh kepala seksi wilayah II BKSDA Aceh, itu juga dibenarkan atau pun kita kompes sekali lagi bahwa mantan Keuchik (Kepala Desa) atas nama tengku Zainal Abidin pun juga mengatakan juga tidak pernah ada kegiatan itu” terangnya.

Hamdani juga mengungkapkan, faktor selanjutnya, yang namanya gajah, artinya sudah masuk menjadi satwa yang dilindungi oleh negara dan itu milik negara, ketika masyarakat mengalami kerugian terhadap amukan gajah dan kelakuan gajah, tidak ada konpensasi oleh negara, tapi ketika gajahnya mati, negara ngotot untuk di hukum.

“Nah, kalau kita rujuk kepada azas hukum pidana, membiarkan hewan yang menjadi tanggung jawab itu pun bisa kita laporkan menjadi kasus pidana dengan delik pembiaran” terangnya.

Hamdani menganalogikan, ada seorang memelihara ternak kambing atau kerbau, atau lembu, tidak di jaga. Tiba – tiba dia ( ternak ) main (berkeliaran) di jalan yang pada tempatnya. Seperti di tempat umum atau tempat orang. Tiba – tiba ditabrak sama mobil, mati atau rusak mobil orang. Kemudian si punya lembu ini meminta tanggung jawab kepada pemilik kendaraan untuk ganti rugi.

“Wajarkah itu? ini analoginya. Karena itu memang itu milik negara. Seharusnya ada preventif (tindak pencegahan agar tidak terjadi hal buruk) yang dilakukan, pencegahannya apa? pernah tidak adanya sosialisasi kesana (Desa Tuwi Priya). Pernah tidak memberikan selembar spanduk kesana untuk di edukasi kepada masyarakat. ini tidak ada, hadir negara ketika gajah mati tapi negara tidak pernah hadir ketika masyarakat rugi” ungkapnya

Faktor selanjutnya, lanjut Hamdani, kalau bicara tempat kejadiannya, itu hanya berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kampung (desa), bukan di hutan.

“Nah, artinya kami merasa tidak ada pertimbangan di sisi faktor yang kami jelaskan tadi. tidak pernah dipertimbangkan itu, pada hal dalam fakta persidangan sudah terungkapkan semua, baik saksi yang dihadirkan oleh jaksa, mulai dari BKSDA, sampai saksi penangkap dan saksi mantan keuchik (kepala desa)” terang Hamdani.

Baca juga: Pengadilan Negeri Calang Putuskan Hukuman Terdakwa Kasus Pembunuhan Gajah di Aceh Jaya

Hamdani menegaskan, perlu di ketahui juga, dari 9 kliennya, 2 orang diantanya tas nama Sudirman dan Abdul Majid menyerahkan diri, bukan di tangkap. Namun kemudian seolah – olah matinya gajah tersebut kesalahan terletak pada masyarakat. Tetapih, bagaiamana kemudian hadirnya negara dalam kontek jangan sampai dirugikan masyarakatnya.

“Sekarang negara harus memilih, pilih gajah atau pilih manusia (masyarakatnya). Yang dilakukan oleh klien kita bukan memburu. Hanya pada dasar konteknya adalah melindungi hartanya, salahkah itu? oh kemudian bicara tidak boleh dialiri arus listrik, ok solusinya apa? gak ada solusi lain” ujar Hamdani.

“Bukan kemudian kita membenarkan untuk membunuh tapi mens-rea (sikap batin jahat) atau niat klien kita itu terbukti dalam persidangan tidak niat untuk membunuh, hanya untuk mejaga kebun milik mereka” lanjutnya.

Bahkan, tambahnya, dalam pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekositemnya, ada dikecualikan boleh membunuh apa bila mengancam nyawa. dalam penjelasan pasanya pun juga mencatat, bukan hanya mengancam nyawa, merusak harta benda dan lainnya.

“Kenapa pasal itu tidak dihadirkan oleh saudara jaksa, ada apa ini? Seolah – olah klien kita memburu. Seolah – olah klien kita profesinya untuk membunuh gajah dan dalam ruang sidang pun terungkap sesuai dengan apa oleh ahli Drh. Taing Lubis yang dihadirkan oleh jaksa, yang dijual hari ini itu bukan gading tapi caling. yang terbunuh itu tidak satu pun gajah jantan, tapi gajah betina semua.” paparnya

“Perkataan beliau itu, caling tidak ada harganya, yang berharga adalah tulang rusuk dan tulang sebagainya. Nah, itu tidak di ambil, ini membuktikan bahwa klien kita tidak punya pengetahuan tentang masalah memperniagakan hewan lindung itu.” paparnya lagi

Hamdani juga menambahkan, selanjutnya dalam fakta persidangan juga terungkap, kliennya tidak pernah menghilangkan jejak. Tidak ada niat untuk menggali lubang yang memasukkan bangkai gajah kedalam tanah agar tidak didapatkan oleh petugas – petugas.

“Tidak ada. Terbiarkan di situ, terurai bangkainya di situ. Jadi, orang itu khusus hanya memindahkan gajah (bangkai Gajah) dan itu juga tidak meminta upah. Ketika di minta tolong oleh saudara Sudirman (terdakwa I), juga tidak dijanjikan upah” paparnya

“Jadi kehidupan budaya gotong royong yang hidup di dalam masyarakat ini, ini juga salah berartinya. Yang perlu diketahui yang 3 orang itu bukan memindah ke lima ekor gajah, melainkan satu gajah yang mati di jalan kebun yang itu di lalu alang di lalui oleh masyarakat gampong (desa) setempat. digeserkanlah 10 meter kesampingnya. Apakah menggeserkan gajah (bangkai) sama dengan membunuh gajah? menggeserkan gajah itu 10 meter dihukum 10 bulan penjara. Adil ok, dapat keadilan enggak di situ?” tanya Hamdani.

Hamdani juga mengungkapkan, kalau memang kliennya divonis seperti itu, tidak masalah. Tetapih pihaknya akan mencoba membuat laporan terhadap BKSDA, KPH wilayah Kabupaten Aceh Jaya dan instansi – instansi terkait, bahwa mereka telah membiarkan gajah berkeliaran tanpa ada preventif sedikit pun, kita laporkan ke kepolisian dengan delik pembiaran.

“Berani enggak pihak penegak hukum menetapkan kepala BKSDA dan unsur lainnya sebagai tersangka, berani tidak? jangan hanya menuntut kemudian ketika kewajibannya tidak dipenuhi. Karena yang menjadi pelapor dalam kasus ini adalah BKSDA.

Hamdani kembali mengungkapkan, sekarang dengan kelailaan dengan ketidaksigapan mereka, sehingga jatuh korban. Masyarakat harus mendekam kedalam penjara. Masyarakat diangap sudah bersalah sangat luar biasa.

“Melindungi harta sendiri, salah gitu loh. Oh terkait mereka (terdakwa) sudah menjual dan sebagainya, ya berapa? ya cuma 3,5 juta. bukan ratusan juta pun. Artinya, wajarkah, adilkan mereka (terdakwa) harus mendapatkan hukuman sedemikian rupa”

“Kalau demikian, ayok, tidak masalah, kita uji profesionalitas kepolisian, kita buat laporan terhadap BKSDA dengan delik pembiaran. Berani enggak kepolisian nantinya menatapkan mereka sebagai tersangka?” pungkasnya

Terkait, apakah ada melakukan banding atau tidak, Hamdani mengembalikan kepada Prinsipal kliennya.

“Intinya yang ingin kita sampaikan adalah, hari ini negara telah menyatakan klien kami bersalah dengan tidak melihat pada sisi – sisi yang lain. kalau juga nantinya kami akan melapor balik BKSDA dan instansi terkait, berani tidak kepolisian dan pengadilan sebagai terdakwa nantinya” tutupnya. (***)

REKOMENDASI