Banda Aceh | republikaceh.net – Kebijakan pengadaan mobil dinas Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2022 sebanyak 27 Unit dengan anggaran sebesar Rp 12,776 miliar merupakan bentuk pemborosan keuangan Aceh dan tidak ada relevansi sama sekali dengan penguatan mutu pendidikan Aceh yang saat ini masih bermasalah.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator MaTA, Alfian, Senin (14/2/2022) kemarin melalui siaran pers yang diberikan.
“Kebijakan tidak populer seharusnya tidak patut diandalkan dan seharusnya anggaran berbasis kinerja bukan pada mengadalkan fasilitas mewah sementara kualitas dan fasilitas pendidikan kita masih di bawah standar,” lanjutnya.
MaTA pun mendesak Kadis Disdik dan TAPA untuk segera melakukan pembatalan pengadaan tersebut dan anggarannya dapat dialihkan untuk fasilitas pendidikan di Aceh.
“Kondisi pendidikan kita tidak dalam baik baik saja. Apapun narasi yang dibangun nantinya untuk memberi ligitimasi pengadaan tersebut seolah olah penting, merupakan bentuk tidak sehat,” ujar Alfian.
Seharusnya, lanjut dia, kita memiliki nalar dan mentalitas yang sehat untuk bertangung jawab pada kualitas dan fasilitas pendidikan Aceh, bukan malah mempertontonkan kemewahan sementara hasil dari kinerja tidak baik baik saja.
“Kami menilai pengadaan ini sengaja direncanakan walaupun kemudian ada penolakan dari publik. Karena mentalitas birokrasi kita sudah pada akut, pengadaan ini juga dapat menguntungkan pihak tertentu, makanya sengaja didesain sedemikian rupa,” ungkapnya.
Apalagi, tambahnya, Gubernur Aceh saat ini tidak memiliki visi dalam memimpin Aceh, ditambah lagi dengan fungsi legislatif kita dalam keadaaan tidak berdaya dan terbuai dengan pokir yang menjadi tujuan mereka.
“Sehingga anggaran Aceh bebas jadi bancakan oleh pihak elit,” pungkasnya.(***)