Tersangka dan Barang Bukti Korupsi Bebek Agara Dilimpahkan ke Jaksa

  • Whatsapp
Tersangka dan barang bukti korupsi bebek Agara saat dilimpahkan ke Jaksa, Selasa (15/2/2022) (Foto/Ist)

Kutacane | republikaceh.net – Penyidik Dit Reskrimsus Polda Aceh menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) kasus korupsi pengadaan bebek di Dinas Pertanian Aceh Tenggara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Selasa (15/2/2022).

Penyerahan tahap II korupsi proyek yang bersumber dari APBK Agara tahun anggaran 2019 dengan nilai pagu Rp 8,8 miliar tersebut dipimpin langsung Kanit I Subdit III (Tipidkor) Dit Reskrimsus Polda Aceh, Kompol Budi Nasuha Waruwu didampingi anggotanya.

Kajari Aceh Tenggara, Syaifullah melalui Kasi Intelijen, Saiful Bahri mengungkapkan, tim JPU Kejari Agara telah menerima pelimpahan tersebut.

Dimana, tersangka yang diserahkan berjumlah empat orang yakni AB selaku Penguasa Anggaran (PA), MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), KS selaku Direktur CV Beru Dinam dan YP selaku Pelaksana CV Beru Dinam.

Seperti diketahui, pada Januari 2019 hingga Maret 2020 lalu Dinas Pertanian Agara menganggarkan kegiatan pengadaan bebek. Pelaksanaannya pun telah dikontrakkan dengan CV Beru Dinam dengan nilai Rp 8,6 miliar lebih.

“Dalam pelaksanaan kegiatan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dengan cara menggelembungkan harga barang (mark up) dan pengaturan pemenang pelelangan,” ujarnya.

Permasalahan yang dimaksud, sambung Kasi Intel, adalah menyiapkan suplier bebek sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan menyepakati harga barang yang sebenarnya sampai diterima di Kutacane.

“Selain itu tersangka juga mengkondisikan atau merekayasa harga barang (bebek) dengan meninggikan harga pada saat survei harga pasar yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),” kata dia.

“Pihak terlibat juga mengarahkan kepada CV Beru Dinam sebagai pemenang pelelangan pengadaan bebek. Atas perbuatan itulah, negara mengalami kerugian sebesar Rp 4,2 miliar lebih, sesuai dengan Audit BPKP Aceh,” jelasnya.

Keempatnya pun disangkakan telah melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Terhadap para tersangka ditahan selama dua puluh hari oleh penuntut umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai tanggal 6 Maret 2022 atau sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh,” tambahnya.(***)

REKOMENDASI