Banda Aceh | republikaceh.net – Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh melaksanakan Refrehsment instruktur Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan di hotel Grand Nanggroe, Sabtu (19/03/2022).
Kegiatan refrehsment instruktur Pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan dihadiri Direktur Pendidikan Agama Islam, Amrullah, Tim Pannas, Itsna Zakia Iriana dan Siti Khadijah, Dekan FTK, Para Wakil Dekan, Kaprodi dan Sekretaris Prodi PPG, para Instruktur/Dosen, dan para tamu undangan lainnya.
“Refreshment diadakan dalam rangka menyambut kuliah perdana mahasiswa PPG yang akan dimulai kamis, 24 Maret 2022. Perkuliahan dilaksanakan secara daring” ujar Ketua Prodi PPG, Hazrullah saat menyampaikan sambutan pada pembukaan acara.
Ia menanbahkan, perkuliahan PPG tahun 2022 dilaksanakan dalam 3 Batch: Batch 1 dilaksanakan pada bulan Maret 2022 yang bersumber dari dana APBN dan Batch 2, dilaksanakan pada bulan Juni 2022 yang bersumber dari dana APBD.
“Sedangkan Batch ketiga akan dilaksanakan pada bulan September 2022 yang bersumber dari dana LPDP” ujarnya.
Dekan FTK UIN Ar-Raniry, Muslim Razali, dalam sambutannya menyampaikan jika Refreshment instruktur PPG penting dilaksanakan sebagai penyegaran.
Ia mengharapkan kepada semua instruktur untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, apalagi perkuliahan PPG tahun 2022 full daring.
“Mudah-mudahan kegiatan refreshment ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Direktur menyampaikan, kurikulum pendidikan profesi guru telah disiapkan dengan baik oleh tim panitia nasional pada aplikasi Space, salah satunya materi tentang moderasi beragama.
“Diharapkan kepada para instruktur dapat memahami dan menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada para mahasiswa PPG dengan baik dan benar” lanjutnya.
Direktur juga berharap pelaksanaan PPG daljab PAI tahun 2022 ini mendapat dukungan dari Pemerintah Aceh dalam rangka mempercepat sertifikasi guru melalui program PPG ini.
Ia menambahkan, jumlah guru PAI di Aceh yang telah tersertifikasi masih sekitar 35 persen dari 10.000 guru, “berarti masih ada 6.000 guru di Aceh belum tersertifikasi” jelasnya.
Untuk itu, Direktur mengajak pemerintah daerah untuk sama-sama mengawal pendidikan profesi guru ini, agar semua guru di Aceh dapat mengikuti sertifikasi guru secara baik dan lancar.
“Jika hanya mengandalkan APBN sangatlah terbatas. Dana APBN hanya mampu menampung 5.000 guru secara nasional pertahunnya, sedangkan yang harus disertifikasi semuanya mencapai 130.000, artinya butuh waktu 17 tahun untuk menyelesaikan program ini” tutupnya. (***)
